Nyaris Tiap Tahun Berdarah: Ada Apa dengan BPJS?
Jujur saja, saya agak sering dengar kabar defisit BPJS Kesehatan. Rasanya tuh kayak dompet yang tiap akhir bulan nyaris kosong, padahal akhir bulan masih seminggu lagi. Nah, BPJS ini kan primadona banget buat kita, apalagi buat yang belum punya asuransi swasta. Iurannya relatif terjangkau, manfaatnya lumayan. Tapi kok ya tiap tahun seperti ada drama soal anggaran? Katanya mau naik, terus batal, lalu muncul lagi isu defisit. Bingung kan?
Kebetulan, keluarga saya juga pakai BPJS Kesehatan. Pengalaman pribadi, waktu anak pertama sakit dan perlu dirawat inap, lumayan terbantu banget. Tanpa BPJS, jujur saja berat biayanya. Tapi di sisi lain, saya juga mengerti kalau program sebesar ini butuh landasan keuangan yang kuat. Makanya, ketika isu defisit ini muncul lagi, saya jadi penasaran. Bisakah BPJS ini ‘sembuh’ tanpa harus membebani iurannya lagi? Apalagi kalau kenaikan iuran itu dirasa memberatkan banyak kalangan.
Membongkar Akar Masalah: Siapa yang ‘Makan’ Uang BPJS?
Kalau ditanya apa penyebab defisit berulang, jawabannya pasti kompleks. Tapi kalau dari sudut pandang awam yang coba pelajari sedikit, ada beberapa hal yang muncul ke permukaan. Pertama, soal klaim yang membengkak. Ini bisa jadi karena beberapa faktor. Mungkin jumlah peserta yang sakit makin banyak, atau ada indikasi penyalahgunaan fasilitas. Waduh, jangan sampai deh.
Saya pernah dengar cerita dari teman yang kerja di rumah sakit. Katanya, kadang ada resep atau tindakan medis yang sebenarnya belum perlu-perlu amat tapi tetap diberikan, mungkin karena ‘kebiasaan’ atau ada iming-iming dari pihak tertentu. Tentu ini bukan mewakili semua, tapi kalau kejadiannya masif, jelas anggaran akan jebol. Belum lagi soal penggunaan obat-obatan paten yang harganya mahal, padahal ada alternatif generik yang fungsinya sama baiknya.
Kedua, soal kepatuhan iuran. Nah, ini kunci pentingnya. Peserta mandiri itu kan bayarnya sendiri. Kalau ada yang nunggak berbulan-bulan, lalu tiba-tiba sakit dan pakai fasilitas kesehatan, itu kan jadi beban baru. Idealnya, semua peserta terdaftar dan rutin membayar iuran, sehingga dana yang terkumpul cukup untuk menutupi biaya pelayanan kesehatan semua peserta. Tapi faktanya, masih banyak yang menunggak. Mungkin karena lupa, mungkin karena memang lagi ‘nyekek’, atau mungkin belum sadar betul pentingnya kepatuhan.
Alternatif Selain Naik Iuran: Harapan yang Perlu Diwujudkan
Menurut saya, solusi paling gampang dan sering dibahas itu ya naik iuran. Tapi, ini kan ibarat obat pahit yang ditelan banyak orang. Apa pemerintah dan BPJS Kesehatan punya jurus lain? Saya rasa ada. Pertama, efisiensi internal. Sederhanakan birokrasi, perangi korupsi atau kebocoran anggaran, dan pastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar untuk pelayanan kesehatan.
Kedua, edukasi publik yang gencar. Bukan cuma soal manfaat BPJS, tapi juga soal kewajiban peserta untuk membayar iuran tepat waktu dan menggunakan fasilitas kesehatan dengan bijak. Kalau orang paham bahwa uang iurannya dipakai untuk apa dan bagaimana menjaga agar program ini berkelanjutan, kesadaran untuk patuh pasti meningkat. Saya sendiri kadang suka lupa bayar, jadi memang perlu pengingat atau sistem notifikasi yang lebih baik. Mungkin bisa lewat aplikasi atau SMS?
Ketiga, perkuat pencegahan penyakit (promotif) dan deteksi dini (preventif). Kalau masyarakat lebih sehat, angka kesakitan dan penggunaan layanan kesehatan kan otomatis berkurang. Program gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) itu bagus, tapi perlu dieksekusi lebih nyata di lapangan. Contohnya, penyuluhan gizi seimbang di setiap posyandu, fasilitas olahraga sederhana di taman kota, atau kampanye berhenti merokok yang benar-benar menyentuh.
Menanti Kabar Baik (dan Aksi Nyata)
Rasanya kok sedih ya, kalau program sehebat BPJS Kesehatan ini terus-terusan dihantui masalah anggaran. Padahal, ini adalah salah satu pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Kalau kita bisa menjalankan sistem ini dengan baik, dengan pengawasan yang ketat, pengelolaan yang transparan, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin defisit itu bisa dihindari tanpa harus selalu membebani iuran.
Bagaimana menurut Anda? Punya pengalaman atau ide lain soal bagaimana BPJS Kesehatan bisa lebih ‘gemuk’ dompetnya tanpa harus bikin kantong peserta jadi ‘tipis’? Yuk, berbagi di kolom komentar!
Baca juga:
Baca juga:
Leave a Reply